SUPPORT ONLINE

Konveksi Toko Abi
Dudi Santosa
Email
infokonveksiabi@gmail.com
Telepon
021 7327 969
Ponsel
0878 0818 9049
WhatsApp
085715470979
Facebook
konveksitokoabi
Google+
117124858159103443958
Alamat
Komplek Pajak Cipadu, JL. Kasuari Raya No 6, Kel. Cipadu Jaya, Kec. Larangan, Kota Tangerang
Konveksi-Seragam, 15155

Paket Umroh Terbaru

KONVEKSI JAS ALMAMATER DI BATU CEPER TANGERANG

KONVEKSI JAS ALMAMATER DI BATU CEPER TANGERANG Konveksi Toko abi melayani pembuatan baju seragam, seragam kerja, seragam kerja tambang, seragam PDH, seragam tk, seragam almamater, seragam sekolah, seragam pabrik, Seragam linmas, seragam satpol PP, seragam hotel, seragam rumah sakit, dll. Kami produksi berbagai jenis seragam kantor (kemeja seragam, celana jeans tambang, kaos olahraga, jaket, polo shirt, dll) ,kaos promosi, jas almamater, jaket almamter, kemeja kerja, kemeja promosi, kemeja komunitas,kaos event,rompi,seragam kerja, Training Olah-Raga dan lainnya. untuk keperluan Anda dengan selalu mengutamakan harga nan kompetitif, kualitas produk jua layanan profesional.Kami melayani pembuatan seragam kerja pabrik ke seluruh pelosok indonesia.

Konveksi toko abi didukung workshop sendiri , dan penjahit yang sudah berpengalaman tahunan dalam mengerjakan berbagai keperluan seragam jua baju kerja. Dengan bekasl pengalaman yang kami miliki, kami siap memberikan pelayanan untuk anda. Adanya pela

KONVEKSI JAS ALMAMATER DI BATU CEPER TANGERANG


saco-indonesia.com, Pengusutan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) masih akan terus ditelusuri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).   Namun, hingga kini mantan Direktur Enterprise PT Telkom Indonesia Tbk, Arief Yahya selaku perusahaan BUMN, pemenang tender tak kunjung memenuhi pemeriksaaan Kejagung.   Padahal, ia diduga telah mengetahui mengenai dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp1,4 triliun di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2010-2012 itu.   Atas hal itu, Jaksa Agung Basrief Arief telah menegaskan, kalau pihaknya akan menjemput paksa bila yang bersangkutan kembali mangkir dari pemanggilan yang telah dilakukan.   "Pemanggilan dilakukanlah secara formal. Kita panggil 1, 2 kali tidak hadir, kita panggil lagi tetap tidak hadir kita lakukan penjemputan paksa. Kan ada aturan itu kenapa tidak," katanya usai memaparkan hasil kinerja akhir tahun Kejagung di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.   Sejauh ini, sambung Basrief, jajarannya masih akan terus melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan akan dituntaskan.   Basrief juga menambahkan, bukan hanya Arief Yahya yang saja akan diperiksa, siapapun yang diduga terlibat atau mengetahui kasus ini juga akan diperiksa tak terkecuali Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring.   "Siapapun nanti kalau bagian dari itu akan dimintai keterangan, dari pemeriksaan sampai saat ini belum sampai ke sana (Tifatul), tidak ada hambatan apapun, kita belum ada laporan," pungkasnya. Editor : Dian Sukmawati
JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan mendukung rencana Pemerintah untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia langkah tersebut perlu dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian bangsa. JK menjelaskan, kebijakan tersebut akan sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi bangsa. Menurut dia, pemangkasan subsidi BBM dapat memberi pengaruh untuk pembangunan nasional ke depannya. "Ya, selayaknya. Tentu karena ini untuk kepentingan ekonomi bangsa," kata Kalla, seusai menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013). Kalla beranggapan, beban masyarakat justru akan bertambah berat bila subsidi BBM tetap digelontorkan. Pasalnya, subsidi tersebut dianggapnya akan menimbulkan beban hutang luar negeri. "Itu subsidi itu kan dibayar dengan hutang, jangan lupa," katanya. Seperti diberitakan, pemerintah berencana memangkas subsidi BBM. Dengan begitu, harga premium akan mengalami kenaikan menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.   Editor :Liwon Maulama Sumber:Kompas.com